June 19, 2026

Upaya Polres Pesisir Selatan dalam Mewujudkan Smart Policing

Upaya Polres Pesisir Selatan dalam Mewujudkan Smart Policing

Polres Pesisir Selatan berkomitmen untuk menerapkan konsep smart policing sebagai inovasi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi tugas kepolisian, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan interaksi dengan masyarakat. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini.

1. Integrasi Teknologi Informasi

Salah satu langkah utama yang diambil oleh Polres Pesisir Selatan adalah integrasi teknologi informasi dalam setiap aspek operasional. Penggunaan aplikasi mobile yang dapat diunduh oleh masyarakat memudahkan mereka untuk melapor tentang kejadian-kejadian yang mencurigakan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan secara langsung kasus kriminal, pendistribusian informasi penting, dan mengakses layanan kepolisian secara online.

2. Penerapan Sistem Keamanan Berbasis CCTC

Pemanfaatan Closed Circuit Television (CCTV) di berbagai titik strategis di Pesisir Selatan juga merupakan bagian penting dari upaya smart policing. Dengan pemasangan CCTV di tempat-tempat publik seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata, Polres Pesisir Selatan dapat memantau aktivitas masyarakat dan merespons kejadian-kejadian darurat lebih cepat. Data rekaman CCTV juga digunakan sebagai alat bukti dalam penyelidikan kasus kriminal.

3. Analisis Data Kriminal

Data analisis menjadi aspek penting dalam smart policing. Polres Pesisir Selatan menggunakan teknologi big data untuk menganalisis pola-pola kriminalitas di daerah mereka. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat dan statistik kejahatan, pihak kepolisian dapat mengidentifikasi hotspot kriminal, sehingga dapat merencanakan penempatan petugas dan operasi preventif dengan lebih efektif.

4. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan smart policing. Polres Pesisir Selatan melaksanakan pelatihan berkala untuk anggotanya agar mereka menjadi lebih terampil dalam menggunakan teknologi baru. Pelatihan ini mencakup penggunaan aplikasi mobile, pengelolaan data, serta keterampilan komunikasi dengan masyarakat.

5. Kerja Sama dengan Berbagai Pihak

Polres Pesisir Selatan juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta. Dalam upaya mewujudkan smart policing, kerjasama ini mencakup pengembangan sistem keamanan yang lebih komprehensif dan partisipatif. Masyarakat dilibatkan dalam program-program edukasi mengenai pencegahan kejahatan dan penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh Polres.

6. Kampanye Kesadaran Publik

Kampanye kesadaran publik juga merupakan bagian dari strategi Polres Pesisir Selatan. Melalui media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas, Polres berupaya mendidik masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Edukasi ini tidak hanya fokus pada pelaporan kejahatan, tetapi juga pada berbagai upaya pencegahan, seperti pembentukan pos kamling dan pengawasan lingkungan.

7. Program Layanan Polisi yang Responsif

Penerapan layanan yang responsif adalah kunci dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Polres Pesisir Selatan menciptakan unit layanan yang merespons dengan cepat setiap laporan darurat dari masyarakat. Selain itu, mereka juga menyediakan info hotline yang dapat dihubungi kapan saja. Ini membantu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Pesisir Selatan.

8. Pemanfaatan Media Sosial

Media sosial menjadi alat penting dalam membangun komunikasi dua arah antara Polres Pesisir Selatan dan masyarakat. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, Polres menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan kepolisian, mengedukasi masyarakat tentang keamanan, dan menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Media sosial juga digunakan untuk membagikan informasi tentang kasus-kasus yang sedang ditangani.

9. Proyek Pembangunan Wilayah Aman

Polres Pesisir Selatan juga terlibat dalam proyek pembangunan wilayah aman dengan melibatkan berbagai stakeholder. Proyek ini berfokus pada pembenahan infrastruktur publik untuk meningkatkan keamanan, seperti penerangan lampu jalan, pemasangan rambu-rambu, dan pengembangan ruang publik yang aman. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi kejahatan di area spesifik dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

10. Respons terhadap Tindak Kriminal

Respons cepat terhadap tindak kriminal merupakan indikator utama keberhasilan smart policing. Polres Pesisir Selatan menerapkan anggaran dan sumber daya yang seimbang untuk memastikan bahwa setiap laporan kejadian direspons sesuai prioritas. Tindakan ini tidak hanya mencakup penangkapan pelaku kejahatan tetapi juga tindakan pencegahan dengan meningkatkan kehadiran polisi di lokasi-lokasi rawan.

11. Sistem Pengaduan Online

Pengadaan sistem pengaduan online juga diperkenalkan sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Melalui platform online ini, masyarakat dapat mengajukan pengaduan, memberikan masukan, atau melapor tentang kejahatan dengan lebih mudah dan cepat. Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat yang enggan untuk datang langsung ke kantor polisi.

12. Pemantauan Lingkungan dengan Drone

Inovasi terbaru yang diterapkan oleh Polres Pesisir Selatan adalah penggunaan drone untuk memantau wilayah yang sulit dijangkau. Selain meningkatkan efektivitas patroli, drone juga digunakan dalam situasi darurat dan bencana alam untuk memberikan informasi real-time kepada petugas. Penggunaan drone membantu meningkatkan respons cepat Polres dalam menangani berbagai situasi aktivitas kriminal dan bencana.

13. Menumbuhkan Hubungan Baik dengan Komunitas

Pentingnya membangun hubungan baik dengan komunitas tidak dapat diabaikan dalam usaha mewujudkan smart policing. Polres Pesisir Selatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan positif antara polisi dan masyarakat. Hubungan yang baik ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.

14. Pembuktian dengan Data dan Transparansi

Sistem transparansi dalam laporan kriminal dan kegiatan kepolisian menjadi salah satu metode untuk meningkatkan akuntabilitas. Polres Pesisir Selatan berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai tingkat kriminalitas dan upaya polisi dalam menanggulanginya. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian.

15. Feedback dari Masyarakat

Sistem umpan balik dari masyarakat juga diterapkan untuk mengukur efektivitas program-program yang diluncurkan. Melalui survei dan forum diskusi, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja Polres Pesisir Selatan. Umpan balik ini penting sebagai bahan evaluasi dan pengembangan strategi serta tindakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Penutup

Dalam mewujudkan smart policing, Polres Pesisir Selatan melakukan berbagai upaya inovatif yang berlandaskan pada teknologi, data, dan partisipasi masyarakat. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan ini, Polres berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menciptakan rasa aman, dan menjalin hubungan erat dengan masyarakat.

admin June 19, 2026 No Comments

Polres Pesisir Selatan: Mitra Strategis dalam Penanganan Bencana

Polres Pesisir Selatan: Mitra Strategis dalam Penanganan Bencana

Pemahaman tentang Polres Pesisir Selatan

Polres Pesisir Selatan adalah instansi kepolisian daerah yang beroperasi di wilayah Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Salah satu peran utama Polres Pesisir Selatan adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, di tengah tantangan bencana yang mengancam, Polres Pesisir Selatan juga berfungsi sebagai penyelenggara penanganan bencana yang efektif.

Peran dan Fungsi Utama

Polres Pesisir Selatan memiliki tanggung jawab yang bukan hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga keterlibatan aktif dalam penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, Polres berfungsi sebagai:

1. Koordinator Operasional: Polres Pesisir Selatan berperan sebagai koordinator dalam operasi penanganan bencana. Mereka bekerja sama dengan instansi pemerintah dan komunitas lokal untuk membentuk tim tanggap darurat yang efisien.

2. Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan: Melalui program-program sosialisasi, Polres memberikan edukasi terkait bencana kepada masyarakat. Ini termasuk pelatihan kesiapsiagaan dan penyebaran informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi.

3. Pengamanan Lokasi: Dalam situasi bencana, Polres Pesisir Selatan bertanggung jawab untuk mengamankan lokasi bencana dan memberikan perlindungan bagi relawan dan tim penyelamat agar dapat bekerja dengan aman.

Strategi Penanganan Bencana

Polres Pesisir Selatan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan bencana:

• Pelatihan dan Simulasi: Reguler mengadakan pelatihan dan simulasi penanganan bencana, melibatkan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesiapsiagaan serta meminimalisir dampak bencana.

• Pemantauan dan Deteksi Dini: Polres menggunakan teknologi terkini untuk memantau kondisi cuaca dan mengidentifikasi potensi bencana. Data yang diperoleh digunakan untuk menginformasikan masyarakat dan pihak terkait sebelum bencana terjadi.

• Tim Tanggap Darurat: Pembentukan tim tanggap darurat yang terdiri dari personil Polres, relawan, dan masyarakat lokal mempercepat respons saat bencana terjadi. Tim ini dilatih untuk melakukan evakuasi, penyelamatan, dan distribusi bantuan secara cepat.

Kolaborasi dengan Instansi Lain

Polres Pesisir Selatan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait dan mitra strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Kerjasama dengan BPBD sangat penting dalam pengelolaan bencana. Polres membantu dalam pelaksanaan rencana kontinjensi yang telah disusun oleh BPBD.

2. TNI (Tentara Nasional Indonesia): Sinergi dengan TNI membantu dalam distribusi bantuan dan penegakan hukum yang diperlukan, terutama dalam situasi darurat.

3. Organisasi Masyarakat dan Relawan: Melibatkan organisasi sosial dan relawan memungkinkan Polres untuk memperluas jaringan bantuan, memfasilitasi penggalangan dana, dan mempercepat respon penanganan bencana.

Penggunaan Teknologi dalam Penanggulangan Bencana

Polres Pesisir Selatan juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penanganan bencana. Di antaranya:

• Aplikasi Bencana: Mengembangkan aplikasi mobile yang menyediakan informasi terkini tentang ancaman bencana, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian.

• Sistem Informasi Geografis (SIG): Menggunakan SIG untuk pemetaan daerah rawan bencana, memudahkan dalam pelaksanaan evakuasi dan alokasi sumber daya.

Kesadaran Komunitas

Polres Pesisir Selatan berkomitmen dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana. Program-program yang dilaksanakan antara lain:

• Kampanye Edukasi: Melakukan kampanye rutin tentang keselamatan saat menghadapi bencana. Kampanye ini mencakup sosialisasi di sekolah-sekolah, masyarakat umum, dan kelompok rentan.

• Program ‘Kampung Siaga Bencana’: Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kesiapsiagaan bencana dengan mendirikan jaringan di lingkungan masing-masing untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespons bencana secara mandiri.

Tantangan dalam Penanganan Bencana

Meski Polres Pesisir Selatan melakukan berbagai upaya dalam penanganan bencana, tantangan tetap ada:

• Keterbatasan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia dan finansial yang terbatas dapat menghambat efektivitas penanganan bencana.

• Kurangnya Infrastruktur yang Memadai: Beberapa daerah di Pesisir Selatan memiliki infrastruktur yang buruk, sehingga menyulitkan akses saat penanganan bencana.

• Kesadaran Masyarakat yang Beragam: Berbagai tingkat pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana menyebabkan sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi bencana.

Rencana ke Depan

Polres Pesisir Selatan terus menerus mengembangkan rencana strategis untuk optimalisasi penanganan bencana di masa depan, dengan fokus pada:

• Penguatan Kapasitas: Meningkatkan pelatihan bagi personil Polres dan masyarakat di bidang penanganan bencana untuk mengurangi risiko.

• Peningkatan Infrastruktur: Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur yang esensial dalam kesiapsiagaan bencana, termasuk jalur evakuasi.

• Inovasi Teknologi: Memperkenalkan solusi teknologi yang lebih canggih untuk pemantauan dan deteksi dini bencana.

Kesimpulan

Polres Pesisir Selatan berfungsi sebagai mitra strategis dalam penanganan bencana, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, baik dalam kolaborasi dengan berbagai pihak, pemanfaatan teknologi, maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan dukungan yang berkelanjutan dan pendekatan yang komprehensif, Polres Pesisir Selatan terus berupaya dalam menghadapi tantangan bencana, menjadikannya lebih siap dan tanggap dalam mengatasi bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

admin June 19, 2026 No Comments

Polres Pesisir Selatan Berkomitmen Terhadap Keterbukaan Informasi

Polres Pesisir Selatan Berkomitmen Terhadap Keterbukaan Informasi

1. Pengertian Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi adalah prinsip yang mengedepankan transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik. Dalam konteks kepolisian, keterbukaan informasi menjadi aspek penting untuk membangun kepercayaan antara institusi kepolisian dan masyarakat. Polres Pesisir Selatan mengimplementasikan kebijakan ini dengan serius, menyadari bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Pentingnya Keterbukaan Informasi untuk Polres Pesisir Selatan

Polres Pesisir Selatan menyadari bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan, Polres tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga berkontribusi pada upaya pencegahan kejahatan. Untuk itu, mereka mengembangkan berbagai platform dan kanal komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Upaya Polres Pesisir Selatan dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi

Polres Pesisir Selatan telah melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Salah satunya adalah dengan membangun website resmi yang menyediakan berbagai informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan program yang dijalankan oleh Polres. Website ini dirancang dengan user-friendly untuk memastikan akses yang mudah bagi masyarakat.

4. Media Sosial Sebagai Sarana Keterbukaan Informasi

Era digital telah mengubah cara komunikasi antara institusi dengan masyarakat. Polres Pesisir Selatan memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi secara cepat dan luas. Dengan kehadiran akun resmi di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, masyarakat dapat mengikuti perkembangan terbaru, mendapatkan tips aman, serta berinteraksi langsung dengan pihak kepolisian.

5. Pelayanan Informasi Melalui Call Center

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Polres Pesisir Selatan adalah menyediakan layanan call center yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, melaporkan kejadian, atau meminta informasi lebih lanjut. Call center ini beroperasi dengan staf yang terlatih untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.

6. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Keterbukaan informasi memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, Polres Pesisir Selatan secara rutin mengadakan pelatihan untuk personelnya dalam hal komunikasi dan pelayanan publik. Dengan meningkatkan kemampuan anggota, diharapkan bisa memberikan pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Transparansi dalam Penanganan Kasus

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah transparansi dalam penanganan kasus. Polres Pesisir Selatan berkomitmen untuk memberikan update berkala mengenai perkembangan kasus yang ditangani, hasil penyelidikan, hingga pelaksanaan proses hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat tahu bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan profesional.

8. Feedback Masyarakat untuk Peningkatan Pelayanan

Polres Pesisir Selatan sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Mereka rutin melakukan survei kepuasan pelanggan untuk memahami pendapat masyarakat mengenai layanan yang diberikan. Umpan balik ini sangat berharga bagi Polres untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam memberikan layanan terbaik.

9. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Polres Pesisir Selatan aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan aktivitas kepolisian. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui forum-forum dialog atau musyawarah yang diadakan secara berkala. Dalam forum ini, masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan harapan mereka, sehingga tercipta sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan daerah.

10. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai lembaga negara, Polres Pesisir Selatan terikat oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam menjalankan amanah ini, Polres telah menyusun SOP (Standard Operating Procedures) mengenai penyampaian informasi ke publik. Dengan adanya SOP ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa berbelit-belit.

11. Penanganan Kasus Dugaan Korupsi dan Malpraktik

Polres Pesisir Selatan juga berkomitmen untuk menjaga citra lembaga dengan bersikap transparan dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi dan malpraktik. Setiap temuan atau laporan masyarakat mengenai oknum polisi yang melakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan serius. Informasi terkait penanganan kasus ini akan disampaikan ke publik untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

12. Komitmen Terhadap Pendidikan dan Penyuluhan Hukum

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Polres Pesisir Selatan aktif dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini tidak hanya terkait dengan isu-isu kriminal, tetapi juga mencakup pemahaman hak dan kewajiban masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

13. Kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah

Polres Pesisir Selatan juga menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka dalam memperoleh informasi publik, serta mendorong pengawasan terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kepolisian.

14. Penerapan Teknologi Informasi dalam Keterbukaan

Dalam era teknologi informasi, Polres Pesisir Selatan memanfaatkan aplikasi berbasis smartphone untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti pelaporan kejadian, tanyakan kepada polisi, hingga akses berita terkini mengenai kegiatan kepolisian. Penggunaan teknologi ini sekaligus mendukung upaya Polres dalam menjangkau generasi muda.

15. Penilaian Publik sebagai Indikator Keberhasilan

Keberhasilan implementasi keterbukaan informasi oleh Polres Pesisir Selatan dapat dinilai melalui tingkat kepuasan publik. Survei secara berkala dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas. Hasil survei ini akan menjadi acuan bagi Polres untuk terus berinovasi dan memperbaiki pelayanan.

16. Keterbukaan Dalam Penanganan Keamanan Wilayah

Polres Pesisir Selatan berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi keamanan di wilayahnya. Secara rutin, mereka mengeluarkan laporan mengenai tren kriminalitas, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan, hingga program keamanan yang diimplementasikan. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat bisa lebih memahami kondisi keamanan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan bersama.

17. Penguatan Komunikasi Internal

Untuk mendukung keterbukaan informasi, Polres Pesisir Selatan juga memperkuat komunikasi internal di antara anggotanya. Dengan adanya sistem informasi yang baik, setiap anggota akan memiliki akses yang sama terhadap informasi penting. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan informasi tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan anggota kepolisian.

18. Membangun Trust melalui Media Partner

Polres Pesisir Selatan membangun media partner yang baik dengan sejumlah wartawan dan lembaga pers. Kerja sama ini memungkinkan Polres untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada publik melalui media. Dengan cara ini, berita positif dan perkembangan terbaru mengenai kegiatan Polres dapat terdiseminasi dengan baik dan akurat.

19. Social Responsibility dan Keterbukaan Informasi

Polres Pesisir Selatan mengedepankan tanggung jawab sosial dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dalam setiap kegiatan tersebut, mereka tidak hanya memberikan informasi mengenai program-program keamanan, tetapi juga mengenalkan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat akan hak untuk mendapatkan informasi akan berimplikasi positif terhadap partisipasi mereka.

20. Harapan ke Depan Terhadap Keterbukaan Informasi

Polres Pesisir Selatan berharap agar keterbukaan informasi ini dapat semakin ditingkatkan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan dan akses informasi yang transparan, Polres bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek keamanan adalah harapan utama yang ingin diwujudkan oleh Polres Pesisir Selatan.

admin June 19, 2026 No Comments